Anggota Komisi VIII DPR RI Nanang Samodra, saat mengikuti kunjungan kerja dalam rangka melihat persiapan penyelenggaraan ibadah haji di Embarkasi Surabaya, Jawa Timur, Rabu (26/2/2025). Foto: Bianca/vel

PARLEMENTARIA, Surabaya - Anggota Komisi VIII DPR RI Nanang Samodra menyatakan kekecewaannya terhadap Kementerian Agama (Kemenag) terkait biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) tahun 2025. Pasalnya, meskipun secara umum biaya haji telah disepakati untuk turun dibandingkan tahun lalu, faktanya biaya yang dibayarkan jemaah di beberapa embarkasi justru mengalami kenaikan.

"Saya sebagai anggota Komisi VIII sedikit kecewa dengan Kemenag karena kita sudah sepakat bahwa biaya perjalanan ibadah haji untuk tahun 2025 ini diturunkan dibandingkan tahun lalu. Tapi dalam faktanya memang turun tetapi masyarakat membayar lebih dari tahun lalu," ujar Nanang, kepada Parlementaria, usai kunjungan kerja dalam rangka melihat persiapan penyelenggaraan ibadah haji di Embarkasi Surabaya, Jawa Timur, Rabu (26/2/2025).

Ia menjelaskan, kenaikan biaya ini terjadi di beberapa embarkasi, dengan kenaikan tertinggi terjadi di Embarkasi Banjarmasin. Hal ini menimbulkan kekecewaan di kalangan jemaah haji asal Kalimantan Selatan.

"Dari sekian belas embarkasi, ternyata saya temukan empat yang turun, yaitu Aceh, Medan, Makassar, dan satu lagi saya lupa. Tapi yang lain naik, yang paling tinggi kenaikannya adalah Banjarmasin. Jadi masyarakat Banjarmasin kecewa, kenapa kok biaya haji diumumkan turun tapi ternyata faktanya yang kita bayar lebih," ungkapnya.

Nanang menilai, perbedaan biaya ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kesiapan bandara. Ia mencontohkan, Embarkasi Surabaya memiliki biaya yang lebih mahal karena landasan pacunya yang pendek, sehingga pesawat berbadan besar tidak bisa mendarat dengan kapasitas penuh.

"Keliatannya kesiapan bandara, saya ambil contoh misalkan Surabaya itu mahal, Embarkasi Surabaya, kenapa? Landasannya pendek sehingga pesawat badan besar gak bisa landing disitu. Kalaupun bisa landing kapasitasnya terbatas sehingga bahan bakarnya dikurangi. Akhirnya untuk bisa sampai langsung terbang ke Jeddah harus ngisi lagi, di Banda Aceh ngisi disana, baru terbang," jelasnya.

Sementara itu, Embarkasi Banjarmasin mengalami kenaikan biaya karena bandaranya yang belum berstatus internasional, sehingga memerlukan biaya tambahan untuk mendatangkan peralatan dan perlengkapan dari Jakarta.

"Banjarmasin kenapa kok harganya naik karena di Banjarmasin itu bukan bandara internasional tapi bisa digunakan untuk haji artinya kesiapan-kesiapan sebagai bandara internasional jadi tanggap pesawat untuk pesawat yang badan lebar, alat-alat catering dan semua muanya itu didatangkan dari Jakarta. Nah ongkos mendatangkannya itu juga tidak murah," katanya.

Nanang berharap, ke depannya Kemenag bisa lebih cermat dalam menetapkan biaya haji per embarkasi, sehingga tidak menimbulkan kekecewaan di kalangan jemaah.

"Lain kali kalau sudah keluar Keppres gelondongannya, maksudnya persetujuan  sudah turun, ya ditatalah sedemikian rupa supaya biaya yang dibayar oleh masyarakat per embarkasi itu juga turun artinya diratakan supaya kesannya semua mengalami penurunan. Jangan seperti sekarang diumumkan turun tapi malah masyarakat membayarnya naik gitu," pungkasnya. (bia/aha)